Bupati Tegal Buka Aduan Sengketa Pilkades !

Bupati Tegal, Jawa Tengah, Enthus Susmono membuka aduan mengenai sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan pada Minggu, 29 Oktober 2017 di 48 desa di Kabupaten Tegal. Utamanya bagi para calon kades atau peserta pilkades yang merasa keberatan dengan hasil penghitungan surat suara tidak sah.

Enthus tak menyangka, jumlah surat suara tidak sah dalam pilkades serentak ini cukup banyak. "Saya siap menampung aduan dari para calon (kades). Dan saya tidak akan memihak dari salah satu calon," kata Enthus Susmono. Senin, 30 Oktober 2017.

Dia mengungkapkan, surat suara tidak sah dalam pilkades ini jumlahnya cukup banyak. Surat suara sah hampir terjadi di tiap desa yang menyelenggarakan pilkades. Kemungkinan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait pelaksanaan pilades, kurang merata. Sehingga terjadi pencoblosan yang lebih dari satu dan dinyatakan tidak sah.

Padahal, jika surat suara yang dicoblos tembus secara garis lurus atau simetris, itu bisa dinyatakan sah. Asalkan, coblosan yang tembus itu tidak mengenai kolom pasangan calon lain. "Sepanjang coblosannya itu simetris, itu tidak masalah. Yang penting, coblosannya tidak mengenai calon lainnya," kata Beliau.

Menurutnya, apabila ada yang ingin mengadukan hal mengena pilkades ke bupati, disarankan secepatnya sebelum pengesahan kepala desa terpilih. Pengesahan dilakukan panitia pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilanjutkan ke bupati. Aduan dari calon yang keberatan, Enthus mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah.  "Kalau menghitung ulang suara tidak sah, dimungkinkan masih bisa," ujar Enthus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermades) Kabupaten Tegal Prasetyawan mengakui bahwa jumlah surat suara tidak sah memang cukup signifikan. Selama sebelum pelaksanaan pilkades serentak, pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi ke seluruh BPD dan panitia pilkades. "Nanti bupati bisa menggunakan Keputusan Bupati terkait dengan penghitungan ulang suara tidak sah," ujarnya dengan tegas. Dia menegaskan, keputusan terhadap sengketa hasil pilkades, bupati diberi waktu selama 30 hari untuk memutuskannya.  "Untuk memutuskan itu, bupati telah membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat dan panitia pengarah pembantu," jelasnya.

Dia melanjutkan, bupati punya kewenangan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut ditindak lanjuti atau tidak. Jika nantinya keputusan bupati tetap tidak diterima, calon yang mengajukan gugatan bisa menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Langkah terakhir bisa mengajukan gugatan ke PTUN jika tetap tidak terima dengan keputusan bupati," jelasnya. 

Cerita ini bisa dibaca di : Bupati Tegal Buka Aduan Sengketa Pilkades !

YOUR REACTION?